Senat AS sahkan RUU terkait regulasi teknologi kecerdasan buatan
Senat AS sahkan RUU terkait regulasi teknologi kecerdasan buatan

Senat Sahkan RUU dengan Sorotan Besar pada AI dan Anggaran

regulasi teknologi kecerdasan buatan – Senat Amerika Serikat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) ambisius yang diajukan oleh Presiden Donald Trump, yang dikenal dengan nama One Big Beautiful Bill Act, pada Selasa (2/07) waktu setempat. Sidang ini dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance dan menghasilkan keputusan penting yang turut memasukkan isu regulasi teknologi kecerdasan buatan dalam lingkup pengaturan anggaran nasional.

RUU ini lolos dengan suara berimbang 50-50 setelah debat intens selama 24 jam. Isinya mencakup berbagai kebijakan besar seperti pemotongan pajak, pengurangan belanja negara, peningkatan anggaran pertahanan, serta pengetatan keamanan perbatasan. Namun yang paling menarik perhatian adalah dimasukkannya pengaturan terhadap AI sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional.

Fokus Baru: Atur AI di Tengah Perubahan Teknologi Cepat

Masuknya regulasi teknologi kecerdasan buatan dalam RUU ini menjadi langkah krusial karena menunjukkan bahwa AS mulai mengambil pendekatan lebih serius terhadap risiko dan peluang AI. Dalam naskah RUU, disebutkan bahwa teknologi AI yang berkembang pesat perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan yang merugikan.

Regulasi ini meliputi pengawasan terhadap sistem AI generatif, penggunaan AI di sektor publik dan militer, hingga transparansi algoritma. Pemerintah berupaya membentuk kerangka hukum yang seimbang—mendukung inovasi sambil menjaga perlindungan terhadap privasi, penyalahgunaan data, dan dampak tenaga kerja.

Kontroversi: Crypto Dikeluarkan dari RUU

Meski AI mendapat perhatian besar, salah satu poin yang menjadi kontroversi adalah dikeluarkannya usulan terkait pajak aset digital dari naskah akhir. Usulan ini sebelumnya diangkat oleh Senator Cynthia Lummis dari Wyoming yang ingin memasukkan kerangka perpajakan crypto sebagai bagian dari regulasi digital AS.

Namun, ketentuan tersebut tidak masuk dalam versi final yang disahkan Senat. Hal ini menuai kritik dari komunitas kripto yang menilai bahwa pengesahan regulasi AI seharusnya dibarengi dengan kepastian hukum terkait aset digital. Akibatnya, fokus RUU kali ini benar-benar terpusat pada regulasi teknologi kecerdasan buatan, tanpa memperluas ke ranah blockchain atau aset digital lainnya.

Dampak Anggaran dan Kritik Defisit

RUU ini bukan tanpa dampak finansial. Menurut perhitungan dari Congressional Budget Office (CBO), kebijakan ini diperkirakan akan menambah defisit anggaran federal sebesar US$3,3 triliun dalam 10 tahun ke depan. Angka ini berasal dari kombinasi pemangkasan pajak dan peningkatan belanja di berbagai sektor.

Para pengkritik menyebut bahwa meskipun regulasi AI diperlukan, peningkatan defisit bisa berdampak pada stabilitas fiskal jangka panjang. Namun pendukungnya menyatakan bahwa biaya tersebut adalah investasi strategis demi menjamin kepemimpinan AS di era kecerdasan buatan.

AS Tak Mau Ketinggalan dari Eropa dan China

Dengan RUU ini, AS menunjukkan komitmen untuk mengejar ketertinggalan dari Uni Eropa dan Tiongkok yang lebih dulu menerapkan kebijakan khusus terhadap AI. UE misalnya, telah mengesahkan AI Act sebagai kerangka hukum pertama yang mengatur risiko dan etika penggunaan kecerdasan buatan.

Menurut Wikipedia, regulasi teknologi kecerdasan buatan kini menjadi isu strategis global karena menyangkut keamanan nasional, hak asasi manusia, dan dominasi ekonomi digital. Langkah AS ini dinilai sebagai upaya menyeimbangkan dominasi teknologi dengan pengawasan pemerintah yang efektif.

Implikasi Jangka Panjang: AI Sebagai Isu Pemilu 2025?

Masuknya regulasi teknologi kecerdasan buatan dalam kebijakan nasional berpotensi menjadikan topik ini salah satu isu utama dalam Pemilu AS 2025. Kandidat dari kedua partai kemungkinan akan menjadikan posisi mereka terhadap pengawasan AI sebagai bagian dari program kampanye.

Hal ini mencerminkan bahwa perdebatan soal AI tidak lagi bersifat teknis semata, melainkan telah menjadi persoalan kebijakan publik yang luas, menyangkut ekonomi, etika, dan geopolitik. Masyarakat dan sektor swasta kini menunggu tindak lanjut implementasi dari regulasi yang telah disahkan Senat ini.

Kesimpulan: Awal dari Era Regulasi Teknologi Baru

Pengesahan RUU One Big Beautiful Bill Act menandai titik awal penting dalam sejarah pengaturan teknologi di Amerika Serikat. Dengan regulasi teknologi kecerdasan buatan yang kini mulai dijalankan lewat instrumen anggaran, pemerintah AS menyatakan tekadnya untuk tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi juga pengarah perkembangannya.

Walaupun belum sempurna—terutama karena tidak mencakup aset digital—RUU ini menunjukkan arah baru dalam kebijakan teknologi nasional. Dalam waktu dekat, semua mata kini tertuju pada DPR AS, yang akan menentukan apakah inisiatif ini bisa menjadi undang-undang yang utuh dan historis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *