Revisi Metodologi Bikin Angka Kemiskinan Melonjak Tajam
Penduduk Miskin RI Tembus 194 Juta Mencengangkan menjadi tajuk utama setelah Bank Dunia mengumumkan pembaruan data dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP). Berdasarkan laporan ini, sebanyak 68,2% penduduk Indonesia atau sekitar 194,4 juta jiwa masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024.
Angka tersebut dihitung menggunakan standar kemiskinan internasional terbaru yang kini memakai Purchasing Power Parity (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017 yang digunakan sebelumnya. Revisi ini secara langsung berdampak besar terhadap klasifikasi kesejahteraan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Table of Contents
Garis Kemiskinan Naik, Populasi Miskin Membengkak
Perubahan yang diterapkan oleh Bank Dunia meliputi penyesuaian garis kemiskinan internasional menjadi US$3 per hari per orang, naik dari sebelumnya US$2,15. Sementara itu, untuk negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia, ambang batasnya meningkat menjadi US$4,20 per hari.
Dengan perubahan ini, garis kemiskinan Indonesia mencapai US$8,30 per hari, berdasarkan PPP 2021. Hasilnya, populasi miskin Indonesia meningkat signifikan, yang menyebabkan penduduk miskin RI tembus 194 juta menurut standar Bank Dunia terbaru.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 285,1 juta jiwa, sehingga lebih dari dua pertiga penduduk kini berada di bawah garis kemiskinan internasional.
Indonesia Negara Menengah Atas, Tapi Rentan
Ironisnya, meskipun Indonesia telah masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas sejak 2023, revisi garis kemiskinan ini membuat penduduk miskin RI tembus 194 juta, menimbulkan dilema bagi para pembuat kebijakan. Produk Nasional Bruto (GNI) Indonesia saat ini berada di kisaran US$4.580 per kapita, cukup untuk masuk kategori tersebut, namun belum mampu mengangkat mayoritas warga dari status kemiskinan menurut standar global.
Peningkatan angka ini mencerminkan tantangan struktural dalam distribusi kesejahteraan nasional, dan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata.
Pemerintah Tanggapi Hati-Hati
Beberapa pejabat dari BPS dan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa data ini harus dilihat sebagai referensi internasional dan tidak serta merta mencerminkan kegagalan kebijakan nasional. Namun, mereka juga mengakui bahwa fakta penduduk miskin RI tembus 194 juta tetap perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam penyusunan anggaran sosial tahun depan.
Menurut Bloomberg, pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap program bantuan seperti Kartu Sembako, PKH, dan subsidi lainnya, agar bisa lebih tepat sasaran di tengah standar baru ini. (Bloomberg)
Dampak Sosial dan Ekonomi
Angka penduduk miskin RI tembus 194 juta memberi sinyal bahwa masih banyak masyarakat rentan yang belum tersentuh bantuan sosial secara optimal. Jika tidak segera ditangani dengan program afirmatif yang komprehensif, hal ini dapat memicu ketimpangan sosial yang lebih tajam.
Selain itu, beban fiskal negara juga akan meningkat jika pemerintah memutuskan memperluas cakupan bantuan berdasarkan data baru tersebut. Tantangan ini menuntut sinergi antarlembaga untuk merumuskan solusi berbasis data dan peta kemiskinan yang lebih akurat.
Perbandingan Global: Bukan Indonesia Saja
Perubahan metode ini bukan hanya berdampak pada Indonesia. Negara-negara seperti India, Filipina, dan Nigeria juga mengalami lonjakan populasi miskin setelah revisi PPP 2021 diberlakukan. Namun, kasus Indonesia menarik perhatian dunia karena lonjakan persentasenya sangat besar.
Dalam laporan Investing.com, banyak analis menyebut bahwa penduduk miskin RI tembus 194 juta menunjukkan pentingnya reformasi struktural, bukan hanya peningkatan pertumbuhan PDB nominal. (Investing)
Penutup: Perlu Evaluasi dan Transformasi Kebijakan
Kesimpulannya, fakta bahwa penduduk miskin RI tembus 194 juta tidak hanya menjadi catatan statistik, tetapi panggilan serius bagi semua pihak. Perubahan pendekatan dari Bank Dunia memberikan perspektif baru yang mendorong Indonesia untuk melakukan pembaruan menyeluruh pada strategi pembangunan sosial dan ekonomi.
Di tengah pencapaian makroekonomi yang membanggakan, Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa mayoritas penduduknya masih hidup di bawah standar kemiskinan global. Ini menjadi momentum untuk mempercepat transformasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial.